Harga Tiket Bus ALS Terbaru Tahun 2016

Bus ALS

Bus ALS adalah salah satu perusahaan angkutan yang paling berpengalaman khususnya di jalur Lintas Sumatera dengan jangkauan rute yang dilewati bus ini hampir merata ke beberapa kota di Sumatera seperti Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi dan Medan hingga sampai ke Aceh. Dengan jalur yang pertama kali antara Medan ke Bukit Tinggi PP dan Medan – kotanopan PP perusahaan bus ini didirikan pada tahun 1966 di kota Medan, dan saat ini jalur trayek Bus ALS berkembang dari Aceh ke Lampung, ke beberapa kota di Pulau Jawa dari Jakarta, Bandung, Semarang, Malang bahkan sampai ke Pasuruan di Jawa Timur dan ke Denpasar di Bali. Penumpang yang ingin menikmati layanan bus ALS ini akan mempunyai banyak pilihan kelas dengan harga tiket bus ALS yang terjangkau menjadi pilihan utama masyarakat yang ingin bepergian ke Sumatera menggunakan Jalur darat. Dengan jadwal keberangkatan bus ALS yang sudah pasti dan tepat waktu menjadi kualitas layanan bus antar lintas pulau ini.

Khususnya bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan darat untuk pulang kampung baik yang ke arah Sumatera atau sebaliknya ke arah Pulau Jawa, bus ALS menjadi pilihan. Apalagi pada saat menjelang lebaran nanti, penumpang yang akan mudik bisa memilih bus ALS untuk pilihan kenderaan kembali ke kampung halaman untuk bersilahturahmi dengan keluarga.

Bagi para penumpang yang akan berangkat dari Medan menuju ke selatan pulau Sumatera dan Pulau Jawa, berikut ini adalah daftar harga tiket bus ALS keberangkatan awal dari kota Medan.

Tabel harga Bus ALS Yang berangkat dari Kota Medan

Tujuan	Kelas non AC	Kelas Executive AC	Kelas PATAS
Padang Sidempuan	100.000	110.000	135.000
Penyabungan	105.000	130.000	145.000
Kotanopan	110.000	140.000	155.000
Simp. Empat/Ujung Gading	145.000	175.000	190.000
Bukit Tinggi	135.000	160.000	175.000
Padang	140.000	165.000	185.000
Duri	100.000	120.000	125.000
Dumai	120.000	125.000	135.000
Pekanbaru	130.000	140.000	160.000
Pangkalan Kerinci	140.000	160.000	170.000
Jambi	235.000	255.000	300.000
Palembang	235.000	255.000	300.000
Bengkulu	235.000	255.000	335.000
Lampung	315.000	335.000	450.000
Jakarta	370.000	395.000	485.000
Cikampek/Bogor	385.000	405.000	510.000
Bandung	395.000	400.000	520.000
Cirebon/Jawa tengah	415.000	440.000	595.000
Jawa timur/Malang	465.000	485.000	640.000
Pasuruan	475.000	500.000	680.000
Lumajang/Jember	510.000	530.000	730.000
Banyuwangi	525.000	550.000	770.000
Denpasar	575.000	595.000	865.000

Harga tiket bus ALS di atas adalah harga terbaru tahun 2016 dengan keberangkatan dari kota Medan. Kelas patas bus ALS semua menggunakan kursi total 35 seat sehingga penumpang bisa lebih nyaman menikmati perjalanannya.

Sementara harga tiket bus ALS untuk keberangkatan dari kota lainnya dapat dilihat pada tabel harga tiket bus ALS di bawah ini.

Tabel harga Tiket Bus ALS Keberangkatan Kota Lainnya

Berangkat Dari	Kota Tujuan	Kelas	Harga Tiket
Jakarta	Medan	AC Toilet	530.000
Jakarta	Pekanbaru	AC Toilet	400.000
Bandung	Bandar Lampung	AC Toilet	270.000
Bandung	Bandar Lampung	Non AC	250.000
Bandung	Baturaja	AC Toilet	270.000
Bandung	Baturaja	Non AC	250.000
Bandung	Muaraenim	AC Toilet	270.000
Bandung	Muaraenim	Non AC	250.000
Bandung	Lahat	AC Toilet	290.000
Bandung	Lahat	Non AC	270.000
Bandung	Lubuk Linggau	AC Toilet	300.000
Bandung	Lubuk Linggau	Non AC	275.000
Bandung	Bangko	AC Toilet	340.000
Bandung	Bangko	Non AC	290.000
Bandung	MuaroBungo	AC Toilet	410.000
Bandung	MuaroBungo	Non AC	330.000
Bandung	Padang	AC Toilet	440.000
Bandung	Padang	Non AC	360.000
Bandung	Solok	AC Toilet	440.000
Bandung	Solok	Non AC	360.000
Bandung	Kotanopan	AC Toilet	570.000
Bandung	Kotanopan	Non AC	440.000
Bandung	Sipirok	AC Toilet	570.000
Bandung	Sipirok	Non AC	440.000
Bandung	Sibolga	AC Toilet	570.000
Bandung	Sibolga	Non AC	440.000
Bandung	Tarutung	AC Toilet	570.000
Bandung	Tarutung	Non AC	440.000
Bandung	Balige	AC Toilet	570.000
Bandung	Balige	Non AC	440.000
Bandung	Parapat	AC Toilet	570.000
Bandung	Parapat	Non AC	440.000
Bandung	Pematang Siantar	AC Toilet	570.000
Bandung	Pematang Siantar	Non AC	440.000
Bandung	Medan	AC Toilet	570.000
Bandung	Medan	Non AC	440.000
Bandung	Bagan Batu	AC Toilet	480.000
Bandung	Bagan Batu	Non AC	380.000
Bandung	Palembang	AC Toilet	290.000
Bandung	Palembang	Non AC	270.000
Bandung	Jambi	AC Toilet	340.000
Bandung	Jambi	Non AC	270.000
Bandung	Pekanbaru	AC Toilet	340.000
Bandung	Pekanbaru	Non AC	360.000
Bandung	Dumai	AC Toilet	480.000
Bandung	Dumai	Non AC	380.000
Bandung	Duri	AC Toilet	480.000
Bandung	Duri	Non AC	380.000

Harga Bus ALS menuju bandara Kualanamu dari Kota Medanadalah sebagai berikut:

Bandara Kualanamu – Binjai                     : Rp  40.000

Bandara Kualanamu – Gagak Hitam         : Rp  20.000

Demikianlah harga tiket bis ALS terbaru tahun 2016, namun perlu kami beritahukan bahwa harga tersebut dapat berubah dan berbeda pada masing-masing agen. Untuk memastikan harga tiket sebelum membelinya, silahkan menghubungi agen-agen yang terdekat dengan Anda. Untuk melihat daftar alamat agen bus ALS silahkan lihat disini.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Peta Provinsi Sumatera Selatan

Sejarah Sumatera Selatan

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.

Menurut sumber antropologi disebutkan bahwa asal usul manusia Sumatera bagian selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum dengan adanya benda-benda zaman paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang yakni desa Bengamas lereng utara pergunungan Gumai, di dasar (cabang dari Sungai Musi) sungai Saling, sungai Kikim lalu di desa Tiangko Panjang (Gua Tiangko Panjang) dan desa Padang Bidu atau daerah Podok Salabe serta penemuan di Kalianda dan Kedaton dimana dapat ditemui tradisi yang berasal dari acheulean yang bermigrasi melalui sungai Mekong yang merupakan bagian dari bangsa Monk Khmer.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika.

Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri China.

Lambang Daerah

Gambar Lambang Provinsi Sumatera Selatan

Arti Lambang Provinsi Sumatera Selatan

Lambang Sumatera Selatan berbentuk perisai bersudut lima. Di dalamnya terdapat lukisan bunga teratai, batang hari sembilan, jembatan Ampera, dan gunung serta di atasnya terdapat atap rumah khas Sumatera Selatan.

Bunga teratai berkelopak lima berarti keberanian dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Batang hari sembilan adalah nama lain provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sembilan sungai.

Jembatan Ampera merupakan ciri yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.

Gunung memiliki makna daerah pegunungan yang banyak terdapat di Sumatera Selatan.

Atap khas Sumatera Selatan yang berujung 17 dan 8 garis genting dan 45 buah genting merupakan simbol kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945

Visi Dan Misi

Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah :

“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut:

Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan ke duniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubunganinternasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

Kemakmuran Daerah

Kesejahteraan Rakyat

Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

Memantapkan stabilitas daerah;

Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan.

Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur

Misi 2: Meningkatkan stabilitas daerah

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanandengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin komplek; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dengan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan pemilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti FKDPM dan FKUB.

Misi 3: Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan

Sekilas Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri china Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut :

Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja)

Kab. OKU Timur ( Ibukota Martapura)

Kab. OKU Selatan( Ibukota Muara Dua)

Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung)

Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Enim)

Kab. Lahat ( Ibukota Lahat)

Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau)

Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu)

Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai)

Kab. Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya)

Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi)

Kota Palembang ( Ibukota Palembang)

Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam)

Kota Lubuk Linggau ( Ibukota Lubuk Linggau)

Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulih)

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ( Ibukota Talang Ubi))

Kab. Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit)

Jumlah agama yang menjadi bahasan ini hanya meliputi 5 agama yaitu : Islam, Khatolik, Kristen, Budha dan Hindu. Di tahun 2003 persentase pengikut agama Islam sebesar 95,16 persen, Budha 1,53 persen, Khatolik 1,29 persen, Kristen 1,16 persen dan Hindu 0,86 persen.

Hubungan sosial terutama di dasarkan kepada semangat kebangsaan, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, seperti dalam bercakap-cakap atau cara bicara yang sopan.

Pada umumnya penduduk Sumatera Selatan sangat hormat kepada para tamu dan pengunjung yang berasal dari daerah lain.

Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh era modernisasi. Sebagian besar penduduk sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan.

Jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 343. Dan Jumlah kecamatan sebanyak 149 buah. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa (3,29 %)

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat setiap aparat pemerintahan Sumatera Selatan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Ciri khas dari pemerintah seperti ini adalah efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan accountable dengan indikasi terjalin satu sama lain.

PROVINSI RIAU

Peta Provinsi Riau

INFORMASI UMUM

Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya , seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat  No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember /I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara rsemi menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.

Berikut, Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya:

• Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960
• H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
• H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
• Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980
• H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
• H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988
• H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
• Atar Sibero (Plt) 1988
• H. Soeripto Periode 1988 – 1998
• H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
• H.M. Rusli Zainal Periode 2003 - September 2008 dan periode November 2008 -2013.
• H. Wan Abubakar MSi Periode September 2008 - Nopember 2008 (Plt. Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti Pilkada Gubernur Riau periode 2008 - 2013)
• H. M. Rusli Zainal Periode 2008 - 2013
• Prof.Dr.Djohermansyah Djohan,MA (Plt) Periode 2013 - 2014
• Drs. H. Annas Maamun Periode Februari 2014 – September 2014
• Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA (Plt) Periode 2014 – Sekarang

Visi dan Misi Provinsi Riau

Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkam berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu:

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya pertimbangan terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut.

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayudan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”

Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur

Meningkatkan PelayananPendidikan

MeningkatkanPelayananKesehatan

MenurunkanKemiskinan

Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercayaserta Pemantapan Kehidupan Politik

Pembangunanmasyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa

MemperkuatPembangunanPertanian danPerkebunan

MeningkatkanPerlindungan danPengelolaanLingkunganHidup sertaPariwisata

MeningkatkanPeranSwasta dalamPembangunan

LAMBANG PROPINSI RIAU

Gambar Lambang Provinsi Riau

Arti Lambang Provinsi Riau:

Mata Rantai tak terputus yang berjumlah 45, adalah lambang persatuan bangsa dan diproklamirkan pada tahun 1945, yaitu tahun Proklamasi Republik Indonesia.

Padi dan Kapas adalah lambang kemakmuran (sandang pangan), padi 17 butir dan 8 Bunga Kapas merupakan tanggal Proklamasi 17 bulan 8 (Agustus).

Lancang Kuning mengandung, adalah lambang kebesaran Rakyat Riau,

Sogok Lancang berkepala ikan melambangkan bahwa Riau banyak menghasilkan Ikan dan mempunyai sumber-sumber penghidupan dari laut.

Gelombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Republik Indonesia.

Keris berhulu Kepala Burung Serindit, adalah lambang Kepahlawanan Rakyat Riau berdasarkan pada kebijaksanaan dan kebenaran.

KABUPATEN DAN KOTA

Kota Pekanbaru

Kota Dumai

Kabupaten Kampar

Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Siak

Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kepulauan Meranti

LetakGeografis, Luas Wilayah dan Iklim

Provinsi Riau secara georgrafis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategus baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01o05’00’’ Lintang Selatan sampai 02o25’00’’ Lintang Utara dan 100o00’00’’ sampai 105o05’00’’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara              : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan           : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat              : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha.Indragiri hilir merupakan kabupaten yng memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Luas Wilayah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	LUAS (Ha)	LUAS AREA(%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Kepulauan Meranti Pekanbaru Dumai	Taluk Kuantan Rengat Tembilahan Pangkalan Kerinci Siak Sri Indrapura Bangkinang Pasir Pangaraiyan Bengkalis Bagan Siapi-api Selat Panjang Pekanbaru Dumai	520.216 767.627 1.379.837 1.240.414 823.357 1.092.820 722.978 843.720 896.143 360.703 63.301 203.900	5,84 8,61 15,48 13,91 9,24 12,26 8,11 9,46 10,05 4,05 0,71 2,29
-	Provinsi Riau		8.915.016	100,00

Sumber  : Riau dalam Angka Tahun 2014

Ket          : Luas Wilayah tidak meliputi wilayah perairan

Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang diantaranya terdapat 4 sungai yang berperan penting sebagai prasarsana perhubungan dengan kedalam antara 6 meter sampai 12 meter, yaitu:

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalamam 8 – 12 m,

2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,

3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m

4. dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m. Sungai-sungai tersebut membelah dari   pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 35,10C dan suhu minimum berkisar antara 21,80C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam klasifikasi tidak mudah hingga sangat mudah terbakar dengan Indeks potensi membaranya api berkisar 0 – 330 (rendah – tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada tiap tahunnya selalu ditemukan banyak titik api yang berdampak pada terjadinya bencana kabut asap di sebagaian/seluruh wilayah Provinsi Riau.  Sementara itu, intensitas curah hujan berkisar 1700 mm - 4000 mm/Tahun.

Penduduk

Hingga Juni 2015, total Jumlah Peduduk Riau terus mengalami peningkatan mencapai 5.877.887jiwa lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebanyak 5.867.358 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 5.831.888 jiwa.

Jumlah Penduduk Provinsi Riau per Kabupaten/Kota Per Juni Tahun  2015

No	KABUPATEN/KOTA	-	TAHUN	-
-	-	2013	2014	2015*
1	Kabupaten Kampar	718.540	722.328	723.169
2	Kabupaten Indragiri Hulu	411.373	416.313	417.069
3	Kabupaten Bengkalis	519.687	522.125	524.182
4	Kabupaten Indragiri Hilir	605.218	610.067	611.609
5	Kabupaten Pelalawan	358.630	360.571	361.333
6	Kabupaten Rokan Hulu	557.213	557.368	558.052
7	Kabupaten Rokan Hilir	623.846	625.642	626.537
8	Kabupaten Siak	403.566	407.093	407.718
9	Kabupaten Kuantan Singingi	321.874	322.843	323.222
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	202.457	203.703	204.325
11	Kota Pekanbaru	847.214	855.221	856.256
12	Kota Dumai	262.270	264.084	264.415
-	Jumlah	5.831.888	5.867.358	5.877.887

Sumber: Dinas Tenaga   Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Data 2016 (Data Sementara)

Dapat dilihat pada tabel yang disajikan diatas, jumlah penduduk yang terbesar adalah di Kota Pekanbaru berjumlah 856.256 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Kampar berjumlah  723.169 jiwa, Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 626.537 jiwa, dan Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 611.609 jiwa.