Warga Blang Bintang Siap Tempuh Jalur Hukum

Lokasi pembangunan Jalan Tol Aceh-Sumatera Utara dimulai dari Blang Bintang, Aceh Besar-Sigli. Saat ini, lokasi pembangunan sudah ditentukan, seperti terlihat pada Senin (3/9/2018). Namun, pembebasan lahan terhambat karena sejumlah warga menolak nilai ganti rugi yang ditentukan panitia pembebasan lahan.

KOMPAS — Sebagian besar warga di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, belum mau melepaskan tanahnya untuk jalan tol dengan harga yang ditawarkan panitia pembebasan lahan. Warga akan menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke pengadilan.

Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Banda Aceh, Syahrul, pemegang kuasa warga penggugat, Senin (24/9/2018), mengatakan, jalur hukum menjadi jalan terakhir setelah beberapa kali musyawarah tidak mencapai titik temu. Ia berharap warga menang di pengadilan sehingga ada peluang menegosiasi ulang.

Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh–Sigli dimulai dari Blang Bintang, Aceh Besar, hingga Padang Tiji, Pidie. Jalan tol itu bagian tol Sumatera, dari Banda Aceh hingga Sumatera Utara. Saat ini tahapannya masuk pada pembebasan lahan.

Syahrul mengatakan, saat ini sudah ada 40 warga yang menyerahkan surat kuasa dan dokumen pendukung untuk menyusun berkas gugatan. Sisa sekitar 40 orang lagi akan menyerahkan kuasa dalam beberapa hari ke depan.

”Batas pengajuan gugatan ke pengadilan pada 4 Oktober 2018, saat ini kami sedang menyiapkan berkas,” kata Syahrul.

Aspirasi diabaikan

Menurut Syahrul, warga harus menempuh jalur hukum karena aspirasi mereka tidak direspons panitia dan pemerintah daerah. Syahrul menyatakan, pemerintah membiarkan warga berjuang sendiri.

”Padahal, mereka adalah rakyat, pemerintah daerah seharusnya berjuang bersama rakyat,” kata Syahrul.

Warga tidak mau melepaskan lahannya karena menganggap harga yang ditawarkan panitia jauh di bawah harga jual beli yang berlaku. Sebagai contoh, pada 2010, warga menjual lahan untuk pembangunan SMK Penerbangan seharga Rp 72.000 per meter persegi.

Pada 2013 warga menjual lahan kepada Pemprov Aceh yang kemudian dihibahkan untuk TNI AU seharga Rp 130.000 per m2. Namun, panitia menilai lahan yang bersisian dengan lahan yang dibeli SMK Penerbangan dan Pemprov Aceh lebih rendah, yakni Rp 40.000-Rp 80.000

”Seharusnya pada tahun 2018 harga tanah semakin naik, bukan turun,” kata Syahrul.

Ganti rugi yang ditetapkan tim penilai bervariasi, Rp 30.000-Rp 265.000 per m2. Harga tergantung letak lahan dan tingkat produktivitas. Untuk penggarap lahan negara, kawasan hutan diberikan ganti rugi Rp 12.000 per m2.

Syahrul menambahkan, bukti jual beli lahan yang dilakukan warga akan dilampirkan sebagai bahan kajian bagi majelis hakim. Dengan harga yang ditawarkan panitia, warga tidak dapat membeli lahan dengan luas yang sama di tempat lain. Padahal, lahan itu sumber kehidupan mereka.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pembangunan jalan tol di Sumatera mendukung rancangan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera yang membujur mulai dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.771 kilometer yang dibagi menjadi 23 ruas. Menurut rencana, pembangunannya dilakukan secara bertahap hingga 2025.

Jalan Tol Trans-Sumatera di Aceh direncanakan dibangun dalam empat tahapan. Tahap pertama dari Aceh Besar sampai Pidie (Banda Aceh-Sigli) sejauh 75 km, tahap kedua dari Pidie sampai Lhokseumawe 135 km, tahap ketiga dari Lhokseumawe sampai Langsa 135 km, dan terakhir dari Langsa hingga Binjai, Sumatera Utara, 110 km.

Pejabat pembuat komitmen Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah, mengatakan, di Kecamatan Blang Bintang, dari 130 bidang tanah yang harus dibebaskan sebanyak 25 bidang atau warga telah setuju dengan harga yang ditawarkan panitia, sedangkan sisanya 105 bidang menolak.

Alfisyah mengatakan, langkah yang ditempuh warga dengan menggugat ke pengadilan sudah tepat. Pihaknya akan mengikuti apa pun keputusan pengadilan. ”Penilaian dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti jika warga belum sepakat masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh,” kata Alfisyah.

Juru Bicara Pemprov Aceh Wiratmadinata mengatakan, pemerintah telah memfasilitasi penyelesaian polemik penentuan harga lahan antara warga dan panitia. Banyak warga yang setuju dengan harga dari panitia.

”Soal ganti rugi yang dianggap murah, kami kira itu subyektif karena perhitungan harga itu memiliki rumus dan teknik sendiri menurut perundang-undangan. Menurut Pemprov Aceh, harga sudah proporsional,” katanya.

Trans-Sumatera Berbenah

Jalan Tol Trans-Sumatera terus berbenah menyambut pemudik. Kemacetan, minimnya tempat istirahat, dan ancaman tindak kejahatan tetap perlu diwaspadai saat melintasi jalur ini.

 

Foto udara Jalan Tol Trans-Sumatera dan Jalan Lintas Timur Sumatera yang langsung terhubung ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, diambil pada Minggu (19/5/2019). Kawasan itu menjadi gerbang utama masuknya kendaraan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Arus kendaraan dan pemudik pada Lebaran 2019 yang melewati daerah itu diperkirakan naik sekitar 15 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

 

 KOMPAS Pemerintah terus membenahi Jalan Tol Trans-Sumatera dari Bakauheni, Lampung, hingga Palembang, Sumatera Selatan, agar siap digunakan pada tujuh hari menjelang Lebaran atau H-7. Masalah seperti kemacetan, minimnya tempat istirahat, dan tindak kejahatan tetap perlu diwaspadai pemudik saat melintasi jalan tol sepanjang 366 kilometer tersebut.

Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, jalan tol itu diprediksi akan dilintasi 88.335 kendaraan pada masa mudik Lebaran tahun ini. Ruas jalan yang sudah operasional dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar (139,9 kilometer). Adapun ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung masih fungsional, dan ruas Kayu Agung–Palembang masih dalam pengerjaan.
Penelusuran Kompas, Selasa hingga Sabtu (14-18/5/2019), pembenahan Jalan Tol Trans-Sumatera terus dilakukan, mulai dari pengerasan jalan, pembangunan tempat istirahat darurat, hingga penyediaan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
Saat meninjau Tol Trans-Sumatera, Selasa (14/5), Tenaga Ahli Utama Pengendalian Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta memperkirakan, minat masyarakat untuk melintasi Jalan Tol Trans-Sumatera cukup tinggi. Selain karena tertarik mencoba jalan tol baru, mahalnya harga tiket pesawat juga akan membuat masyarakat memakai jalur darat.
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemudik bisa melewati Tol Trans-Sumatera dari Bakauheni hingga Palembang. Namun, ruas Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang belum rampung dikerjakan. Ada ruas yang belum dilapisi aspal dan yang masih berupa jalan tanah.
Untuk ruas tol yang fungsional hanya beroperasi pada pukul 06.00-18.00. Meski belum tuntas, Jalan Tol Trans-Sumatera dapat memangkas waktu tempuh Bandar Lampung-Palembang hingga enam jam dibandingkan melalui jalan lintas timur Sumatera yang memakan waktu sekitar 12 jam. Namun, sejumlah persoalan seperti potensi kemacetan perlu diantisipasi.
Kemacetan dapat terjadi di sejumlah pintu keluar karena adanya penyempitan jalur atau jalan rusak dari arah jalan tol menuju jalan nasional atau arteri. Beberapa titik yang rawan macet, seperti di Gerbang Tol Bakauheni, karena banyak kendaraan berpotensi masuk bersamaan seusai turun dari kapal penyeberangan.
Selain itu, kemacetan karena penyempitan jalan dapat terjadi di gerbang keluar Simpang Pematang, Pematang Panggang, Kayu Agung, dan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Adapun titik rawan macet karena jalan rusak berada di pintu keluar tol Kota Baru.
Tempat istirahat darurat
Hal lain yang berpotensi mengganggu kenyamanan mudik adalah minimnya tempat istirahat di Tol Trans-Sumatera. Dari Bakauheni hingga Palembang, hanya ada tempat istirahat darurat.
Ada 11 tempat istirahat darurat yang dipersiapkan dari Bakauheni hingga Pematang Panggang. Fasilitas darurat ini memakai kontainer sebagai ruang shalat, istirahat, dan kantin. Disediakan juga toilet dan SPBU modular milik Pertamina.

Warga juga membangun warung tenda yang menyediakan makanan, minuman, toilet, dan balai istirahat. Namun, pengendara harus memarkir kendaraan di bahu jalan sehingga dapat memicu kemacetan jika terjadi penumpukan kendaraan di tempat istirahat darurat.
Sales Executive Ritel Rayon V Pertamina Sumatera Bagian Selatan Ferry Fernando menjamin kebutuhan bahan bakar untuk pemudik melalui Tol Trans-Sumatera. ”Kami menyiapkan Pertamax dan Solar Dex, tetapi jumlah di setiap rest area berbeda, 3 kiloliter sampai 5 kiloliter,” ujarnya.
Pertamina juga menyiapkan bahan bakar kemasan 5 liter dan 10 liter. Namun, pemudik tetap perlu membawa bahan bakar cadangan untuk antisipasi kekurangan di perjalanan. Pasalnya, di ruas Kayuagung-Palembang tak tersedia tempat istirahat.
Masalah lain yang perlu diantisipasi adalah tindak kejahatan yang mungkin terjadi di beberapa ruas jalan tol, seperti di jalur Tulang Bawang, Lampung, hingga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di jalan non-tol di kawasan ini kerap terjadi penodongan atau pemerasan dengan senjata tajam.
Kondisi rawan ini tak lepas dari minimnya penerangan jalan dan tiadanya pagar yang membatasi area tol dengan lahan perkebunan. Kawasan di sekitar tol juga jarang ditemui permukiman penduduk.
Sekretaris Asosiasi Jasa Pengiriman Logistik Sumatera Selatan Haris Jumadi mengakui, sopir truk logistik kerap diperas di Jalintim di kawasan Mesuji, di perbatasan Lampung-Sumatera Selatan. Kondisi ini bisa menjadi potensi bergesernya tindak kriminal ke jalan tol.
Penembak jitu
Untuk meningkatkan keamanan, Haris mengusulkan ada patroli jalan raya, penjagaan di pintu-pintu tol, dan pusat panggilan darurat yang aktif dan tersosialisasikan dengan baik.
Terkait hal itu, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara menjamin tak akan ada tindak kriminal bagi pemudik. Sebanyak 2.000 personel, termasuk penembak jitu (sniper), telah disiapkan. ”Tim sniper disiapkan untuk mengantisipasi sejumlah bentuk kejahatan, seperti begal dan bajing loncat,” katanya.(AIN/RAM/SKA/XTI/REN/MEL/IRE)